HUMPROMAYBRAT.COM – Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solossa menegaskan, bahwa rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Maybrat Sau dan Kabupaten Aitinyo merupakan langkah strategis guna mempercepat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di Papua Barat Daya.
Menurut Ferdinando, pemekaran wilayah bukan sekadar tuntutan politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan serta memastikan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil dapat merasakan langsung layanan dasar.
“Pemekaran ini akan mempermudah akses layanan publik dan menjadi jawaban atas harapan masyarakat, khususnya di wilayah calon DOB Maybrat Sau dan Aitinyo,” ujar Ferdinando usai menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam evaluasi DOB di Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (2/5/2025).
Ia menjelaskan, bahwa pembentukan Kabupaten Maybrat Sau merupakan hasil konsensus antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat sebagai solusi atas konflik penentuan ibu kota kabupaten.
Sementara untuk Kabupaten Aitinyo, dokumen administratif telah diserahkan kepada pemerintah pusat melalui tim teknis.
Ferdinando berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah agar aspirasi masyarakat Papua Barat Daya dapat ditindaklanjuti melalui dialog terbuka dan menyeluruh.
“Kami di daerah siap mendukung, termasuk melalui pengalokasian anggaran, meskipun terbatas. Komitmen ini adalah bentuk nyata dari upaya mendorong pemerataan pembangunan,” tambahnya.
Ia juga meminta agar pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmatif bagi Papua terkait syarat teknis pemekaran, terutama jumlah penduduk.
Menurutnya, kendati jumlah penduduk Papua tergolong kecil, luas wilayah dan kompleksitas tantangan pembangunan sangat besar.
“Kalau negara ingin menyelesaikan persoalan Papua secara menyeluruh, maka pemekaran adalah solusi untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan ekstrem, stunting, dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia,” tegasnya.
Lebih jauh, Ferdinando menyebut pemekaran dapat memperkuat kehadiran negara di wilayah terpencil, sehingga mengurangi potensi tumbuhnya gerakan separatisme akibat minimnya akses pembangunan dan pelayanan.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama para pemilik hak ulayat, untuk mendukung penuh rencana ini demi mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, sejahtera, dan mandiri.
“Pendekatan yang digunakan adalah kearifan lokal dan humanis, dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat. Mari kita dukung bersama demi masa depan yang lebih baik,” Tutup Nando. (TN/Humpro)
